Soal Penutupan Jalan Jatibaru Golkar DKI Akan Temui Anies

Beritaterselubung.com – Pemerintah Propinsi DKI Jakarta mengambil keputusan tetaplah tutup Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Meskipun dalam Instruksi Gubernur (Ingub) nomor 17 th. 2018 berkaitan pengaturan lokasi Tanah Abang, tidak mengatur penutupan Jalan Jatibaru itu.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan menyebutkan, juga akan lakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengulas penutupan jalan itu. Karna kebijakan itu bertentangan dengan UU Nomor 38 Th. 2004 mengenai Jalan.

” Fraksi Golkar memiliki pendapat ada pelanggaran UU dlm melakukan program pengaturan PKL di Tanah Abang dengan tutup Jalan Jatibaru, yakni UU No 38 Th. 2004. Ya kita merencanakan berjumpa dengan Gubernur Anies tapi belum juga kita atur saatnya, ” tuturnya waktu dihubungi merdeka. com, Senin (19/3).

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini merekomendasikan, Anies bersama deretan lakukan komunikasi dengan DPRD DKI Jakarta untuk mencari jalan keluar kemacetan Tanah Abang. Jangan pernah ketentuan yang di buat, dia mengingatkan, jadi tidak cocok dengan ketentuan perundang-undangan.

” Terkecuali ada implikasi sosial karena kebijakan itu, Fraksi Golkar mendorong supaya problem ini dibicarakan dengan Pemprov DKI dengan komisi berkaitan di DPRD dengan spesial supaya masalah baik di orang-orang ataupun di DPRD tidak berkelanjutan, ” tutup Judistira.

Untuk di ketahui, Ingub nomor 17 th. 2018 tertulis, Anies sudah memberikan instruksi sebagian petinggi berkaitan supaya proses Pengaturan Lokasi Tanah Abang dengan teratur serta terpadu. Dia memberikan instruksi pada Wali Kota Jakarta Pusat supaya mengoordinasikan semuanya aktivitas pengaturan Lokasi Tanah Abang yang dikerjakan oleh Piranti Daerah berkaitan.

” Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil serta Menengah dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta supaya bertanggungjawab melakukan pembinaan serta pengawasan pada Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk lakukan usahanya dengan teratur di Lokasi Tanah Abang, ” sekian bunyi dalam Ingub itu, dalam salinan Ingub yang di terima merdeka. com, Selasa (13/3).

Ingub itu terbagi dalam dua lembar serta tak ada instruksi khusus yang mengatakan masalah penutupan Jalan Jatibaru Raya untuk mengakomodasi PKL. Ingub cuma diisi instruksi Anies pada jajarannya.

Dalam hal semacam ini, Wali Kota Jakarta Pusat bertugas jadi koordinator pengaturan, sedang kepala Dinas Usaha Kecil serta Menengah dan Perdagangan bertugas membina serta mengawasi PKL di lokasi pengaturan.

Untuk Kepala Dinas Perhubungan bertanggungjawab mengatur jalan raya serta ketersediaan angkutan umum di Tanah Abang bekerjasama dengan PT Transjakarta. Kepala Dinas Lingkungan Hidup bertanggungjawab pada kebersihan ruang pengaturan. Sesaat, Kepala Unit Polisi Pamong Praja bertanggungjawab menertibkan PKL yang berjualan di trotoar. Diakhir Ingub, dibubuhkan sinyal tangan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *